Pemerintah kembali menyiapkan kabar baik bagi para pekerja di sektor pariwisata, hotel, restoran, dan kafe (Horeka). Melalui paket kebijakan ekonomi tahun 2025, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengumumkan perluasan fasilitas PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (PPh 21 DTP).

“PPh 21 yang sebelumnya diberikan untuk sektor padat karya akan dilanjutkan dan diperluas ke sektor pariwisata, hotel, restoran, dan kafe,” ujar Airlangga pada Senin (15/09/2025). Insentif ini akan berlaku untuk setiap masa pajak hingga akhir tahun 2025.

Airlangga menambahkan bahwa PPh 21 yang ditanggung pemerintah mencapai 100%, dengan perkiraan penerima manfaat sebanyak 552.000 pekerja. Tak berhenti di situ, pemerintah juga berencana melanjutkan insentif ini di tahun 2026. Nantinya, fasilitas PPh 21 DTP akan diberikan kepada pegawai dengan penghasilan hingga Rp10 juta per bulan, dengan estimasi anggaran sekitar Rp480 miliar.

Selain kebijakan PPh 21 DTP, terdapat delapan program utama dalam paket ekonomi 2025 yang dirancang untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Berikut beberapa di antaranya:

1. Program magang bagi lulusan perguruan tinggi, dengan uang saku sekitar Rp3,3 juta per bulan untuk fresh graduate maksimal 1 tahun.
2. PPh 21 DTP untuk sektor pariwisata.
3. Bantuan pangan berupa 10 kg beras selama dua bulan (Oktober–November) untuk 18,3 juta keluarga penerima manfaat.
4. Subsidi iuran JKK dan JKM bagi pekerja bukan penerima upah seperti pengemudi ojek online, ojek pangkalan, sopir, dan kurir, berupa potongan 50% iuran selama 6 bulan.
5. Program perumahan BPJS Ketenagakerjaan, berupa relaksasi bunga dari BI Rate +5% menjadi BI Rate +3% untuk 1.050 unit rumah.
6. Program padat karya tunai (cash for work) di bawah Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR, dalam bentuk proyek berjangka September–Desember 2025.
7. Percepatan deregulasi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025.
8. Program perkotaan, mencakup peningkatan kualitas pemukiman dan pengembangan platform pemasaran untuk pekerja ekonomi digital (gig economy) di beberapa kota.

Dengan berbagai kebijakan ini, pemerintah berharap daya beli masyarakat tetap terjaga dan pemulihan ekonomi nasional dapat berjalan lebih cepat.

Penulis: Amrina Yulfajar & Icha Audy
Editor: Agnes Ade Arsya
Image Source: Pinterest