Pernah dengar istilah gugatan dan banding di dunia pajak, tapi masih bingung bedanya? Kamu nggak sendiri. Banyak wajib pajak yang masih salah kaprah, padahal memilih jalur yang tepat bisa menentukan hasil akhir sengketa pajak dan bahkan berdampak ke jumlah pajak yang harus dibayar.

Nah, biar nggak salah langkah, yuk kenali perbedaan gugatan dan banding pajak dengan cara yang simpel dan mudah dipahami!

Kenapa Sengketa Pajak Bisa Terjadi?

Sengketa pajak biasanya muncul karena ada keputusan dari pejabat pajak yang dianggap kurang tepat atau merugikan wajib pajak. Misalnya, soal penagihan pajak, hasil pemeriksaan, atau besaran pajak yang harus dibayar.

Kalau sudah begini, wajib pajak punya hak untuk memperjuangkan keadilan lewat dua jalur hukum, yaitu gugatan atau banding.

Gugatan vs Banding: Apa Bedanya?

Gugatan

Gugatan adalah upaya hukum jika kamu merasa ada pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan pajak yang tidak sesuai aturan. Biasanya, gugatan diajukan kalau ada tindakan seperti:

1. Pelaksanaan surat paksa, lelang, atau pencegahan penagihan pajak
2. Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan penagihan pajak
3. Penerbitan SKP/SK keberatan yang tidak sesuai prosedur

Banding

Banding diajukan kalau kamu tidak setuju dengan hasil keputusan keberatan dari DJP (Direktorat Jenderal Pajak), misalnya terkait:

1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
2. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)
3. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)
4. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga

Alur Pengajuan Gugatan & Banding

Alur Pengajuan Gugatan

1. Wajib Pajak menerima surat keputusan penagihan dari DJP.
2. Jika tidak setuju, ajukan gugatan ke Pengadilan Pajak.
3. Jika hasilnya belum memuaskan, bisa lanjut peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

Alur Pengajuan Banding

1. Wajib Pajak menerima Surat Ketetapan Pajak (SKP).
2. Ajukan keberatan ke DJP.
3. Jika keberatan ditolak atau hasilnya tidak sesuai harapan, ajukan banding ke Pengadilan Pajak.
4. Jika masih belum puas, bisa lanjut peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

Hasil Putusan: Bisa Apa Saja?

Setelah proses berjalan, Pengadilan Pajak bisa:

1. Menolak permohonan
2. Mengabulkan sebagian atau seluruhnya
3. Menambah pajak yang harus dibayar
4. Menyatakan permohonan tidak dapat diterima
5. Membetulkan kesalahan tulis atau hitung
6. Membatalkan keputusan sebelumnya

Biar sengketa pajak nggak jadi beban, memilih jalur gugatan atau banding itu penting banget, supaya hak dan kewajiban pajak kamu tetap aman. Kalau masih bingung harus pilih yang mana, atau butuh bantuan untuk review dokumen dan strategi, Accounting Hack siap bantu kamu konsultasi one on one secara pribadi.

Klik link di bawah ini untuk mulai konsultasi pribadi dan dapatkan solusi, hari ini!

https://bit.ly/KonsultasiAccHack 

Penulis: Amrina Yulfajar & Icha Audy
Editor: Agnes Ade Arsya
Source: Tax.speed
Image Source: Freepik